DPR Papua: Freeport Indonesia Harus Bangun Smelter di Timika!

Rabu 2015-02-04 17:34:45

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Mathea Mameyao menegaskan, PT. Freeport Indonesia harus membangun Smelter (pabrik peleburan logam) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, bukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

“Dari beberapa pertemuaan kami dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika, dan masyarakat, semua ingin Smelter dibangun Mimika, karena perusahaan juga ada di Mimika,” kata Mathea, kepada suarapapua.com via telepon selulernya, Rabu (4/2/2015) siang.

 

Menurut Mathea, alasan Smelter harus dibangun di Mimika agar dapat menyerap lapangan pekerjaan, karena semakin banyak masyarakat Mimika yang kini menganggur karena sulit mendapatkan pekerjaan.

 

“Kami di DPRP juga dukung perjuangan Gubernur Papua di Jakarta yang sudah bertemu dengan pemerintah pusat, dan Freeport,” katanya. (Baca: AMP Serukan Demo Damai Tuntut PT. Freeport Indonesia Ditutup).

 

Lanjut Mathea, dalil yang dipakai Freeport untuk tidak membangun Smelter di Papua karena alasan daya listrik yang kurang, padahal ada banyak alternatif yang bisa diupayakan Freeport. (Baca: Gubernur Papua Ancam Usir Freeport Jika Tetap Bangun Smelter di Gresik).

 

“Manajemen Freeport bilang daya listrik tidak cukup, saya kira ini hanya alasan saja, karena Freeport bisa gunakan cadangan listrik dari batu bara yang ada di Portsite untuk suplai, tinggal fasilitas dan kebutuhan saja yang ditambah agar memenuhi kebutuhan listrik dari Smelter.”

 

“Ada juga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kampung Urumuka, itu bisa dimanfaatkan Freeport untuk Smelter, jadi saya kira tidak alasan lagi untuk tidak bangun Smelter di Timika,” kata anggota DPRP asal Mimika ini.

 

Kata Mathea, jika pemerintah Indonesia dan Freeport mempunya itikad baik untuk membangun Papua, maka Smelter harus dibangun di Papua, karena itu Presiden Jokowi juga harus mendapatkan dukungan dari menteri-menteri yang berkaitan langsung. (Baca: Ini Komentar Tokoh Adat Papua Terkait Perpanjangan Izin Kontrak Freeport Indonesia).

 

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) orang Papua yang masih diragukan Freeport dan pemerintah pusat, menurut Mathea, itu hanya alasan klasik yang selama ini dipakai untuk tidak memajukan dan memberdayakan orang Papua.

 

“Soal SDM kami sudah siapa, tapi selama ini kita orang Papua tidak pernah diberikan kepercayaan dan jadi penonton saja, karena itu kalau merasa Papua bagian dari NKRI, maka seharusnya ada keseimbangan pembangunan.” (Baca: DAD Paniai: PT Freeport Harus Libatkan Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat).

 

“Kita juga masih menuggu beberapa pertemuan yang dilangsungkan Gubernur, pimpinan DPRP, dengan pemerintah pusat dan Freeport terkait pembangunan Smelter, kami intinya minta harus dibangun di Timika,” tegasnya.

 

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, mempersilakan Freeport untuk tinggalkan Papua jika tidak membangun smelter di Papua seperti tuntutan seantero masyarakat Papua. (Baca: Gubernur Papua: Freeport Silakan Angkat Kaki dari Papua!).

 

Semua elemen Papua menolak smelter dibangun di Gresik. Papua ini bagian dari NKRI. Saya didampingi bupati-bupati di Papua bertemu presiden. Kita sepakat menolak smelter dibangun di Gresik,” kata Lukas usai bertemu Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu. 

 

Sementara itu, langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memberikan kelonggaran kepada PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di Gresik, dikecam banyak kalangan di Jakarta.  (Baca: Menggagas Wilayah Pertambangan Rakyat di Areal PT FI)

 

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman, mengatakan, pemerintah seharusnya lebih mengedepankan konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 agar kekayaan alam dalam negeri diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

 

Bukan, dengan terus memberi kelonggaran ketika perusahaan asing enggan mengikuti aturan sesuai yang tercantum di UU Minerba. (Baca: Beri Kelonggaran Kepada Freeport, Menteri ESDM Diminta Mundur).

 

"Ada baiknya, Menteri ESDM Sudirman Said ini dicopot. Karena sudah terbukti dia tidak bisa mengurusi sektor energi di tanah air ini. Malah memberi kelonggaran pada pihak asing," kata Erwin, dilansir JPNN.com, di Jakarta, Jumat (30/1/2015).

 

OKTOVIANUS POGAU